SEJARAH PGRI 2

SEJARAH PGRI 2

Pendidikan di awal Indonesia merdeka menjadi salah aspek penting untuk menumbuhkan semangat memperjuangan nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Perhatian pemerintah Indonesia yang baru lahir dan sebagian dari tokoh-tokoh pejuang revolusi yang sadar bahwa bidang pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta upaya untuk menanamkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka. Berdasarkan pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru oleh Panitia Penyelidik Pengajaran disusunlah tujuan dan landasan pendidikan serta sistim persekolahan yang mencirikan ke Indonesiaan. Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah para guru Indonesia yang sudah sejak masa Hindia Belanda. Sejak proklamasi organisasi PGRI menetapkan dirinya sebagai organisasi pejuang yang turut mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia NKRI. Organisasi ini merupakan manifestasi kaum guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan. karenanya organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, 3) non partai politik. Juga merupakan suatu sarana, wahana dalam kepentingan kaum guru bagi pengembangan profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengabdiannya kepada tanah air dan bangsa.

Persatuan Guru Republik Indonesia adalah organisasi yang lahir bersama Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan sendirinya derap langkah perjuangannya cukup panjang, berliku, penuh tantangan dan hambatan demi mencapai cita harapan atau visi dan misinya sesuai dengan yang tersirat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Peranan guru sangat penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia secara utuh jika dilihat dari sejarah perjuangan PGRI dari masa perang kemerdekaan ke masa demokrasi liberal. Indonesia bisa terlepas dari jajahan Belanda dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berkat semangat juang guru.

PGRI berjuang dengan penuh tantangan dalam rangka mencapai tujuan dan mendukung terwujudnya nasional bangsa Indonesia.

A.                PGRI Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949 

Asas yang tercantum dalam Anggaran Dasar pendirian PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”. Cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru di Indonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Sesuai dengan prioritas perjuangan pada kurun waktu 1945-1949 yang difokuskan pada perjuangan fisik bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka para guru pendidik bangsa yang menjadi warga PGRI tidak mau ketinggalan. Mereka sebagian ikut memanggul senjata berjuang melawan penjajah, terlibat dalam perang gerilya. Para wanita pun ikut aktif menggerakan dapur umum, atau menjadi anggota PMI (Palang Merah Indonesia) bagi para pejuang di garis depan. Di antara mereka, tidak sedikit pula yang gugur menjadi pahlawan bangsa.

Kelahiran PGRI pada zaman kemerdekaan

a.         Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945

b.         Kongres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946

c.          Kongres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948

B.                 PGRI pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

1.        Kongres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950

Pada tanggal 26-28 Februari 1950 dilaksanakan Kongres PGRI IV di Yogyakarta. Pada saat itu Yogyakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia, dan Mr. Assa’at ditunjuk sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia.

Sambutan Mr. Assa’at pada acara pembukaan Kongres IV sangat mengesankan, membakar semangat juang PGRI isinya adalah:

1.      Persatukanlah, istilah dan sempurnakanlah makna ikrar resmi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke.

2.      Memuji PGRI karena merupakan pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan pendidik bangsa.

Menganjurkan agar PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya

Pengakuan RIS oleh Belanda dan Pengaruhnya dalam kongres PGRI IV

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Suasana politik masih sangat rawan. Saat itu terdapat dua golongan masyarakat, yaitu golongan pada masa perjuangn gigih menentang Belanda dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan. Golongan ini dikenal dengan sebutan “orang-orang Republik”.

Sedangkan golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda dinamakan “Golongan Non Cooperator”. Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda, mereka disebut “Golongan Cooperator”. Kedua golongan ini saling bertentangan, saling mencurigai, sulit bersatu seperti minyak dan air. Dikalangan guru pun kedua golongan ini ada.dalam suasana yang penuh kecurigaan inilah Kongres PGRI IV berlangsung.

Keputusan Penting yang Dikeluarkan Kongres PGRI IV

Dalam suasana politik yang tidak menentudan saling mencurigai, Kongres PGRI IV secara aklamasi mengambil keputusan untuk mempersatukan semua guru di seluruh tanah air Indonesia dalam satu wadah organisasi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tekad yang bulad disatukan yaitu untuk:

a.       Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

b.      Menghilangkan rasa kecurigaan dan rasa kedaerahan dikalangan guru.

Selain itu Kongres PGRI IV juga mengeluarkan “Maklumat Persatuan” yang berisikan seruan kepada seluruh masyarakat khususnya guru-guru untuk membantu menghilangkan suasana yang dapat membahayakan antara golongan Cooperator (Co) dengan golongan Non Cooperator (Non) dan menggalang persatuan dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan.Maklumat Persatuan itu mendapat perhatian dan penghargaan dari kalangan luas termasuk Pemerintah.

2.    Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950

Kongres V diadakan 10 bulan setelah Kongres IV di Yogyakarta. Selain untuk menyongsong Lustrurn I PGRI, juga untuk merayakan peleburan SGI/PGI kedalam PGRI. Dapat dikatakan bahwa kongres tersebut merupakan “Kongres Persatuan”. Untuk pertama kalinya cabang-cabang yang belum pernah hadir sebelumnya datang pada kongres ini.

Lahirnya Organisais-organisasi yang Berasaskan Ideologi, Agama dan Kekaryaan    

1.      Gejala Separatisme

Politik devide et impera yang diciptakan oleh penjajah Belanda bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dengan sengaja dan terencana pemerintah Belanda membakar dan memperuncing sentimen rasa kedaerahan, agama, keturunan, adat-istiadat, lingkungan kerja, dan sebagainya. Pengaruh politik devide et impera ini sangat terasa dalam masyarakan dan banyak yang terpengaruh. Di dalam tubuh PGRI pun mulai nampak gejala-gelaja tersebut. Karena perasaan tidak puas, merasa aspirasinya belum tertampung, kurang mendapat perhatian dan sebagainya, mulai ada kasak-kusuk dan keinginan untuk mendirikan organisasi-organisasi guru di luar PGRI, seperti: Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA, Ikatan Guru CVO/DVO, Mendirikan IGN, IGM, PGH, Persatuan Guru Tionghoa, dengan alasan perbedaan politik, agama dan etnis.

2.         Usaha-usaha PGRI Mengatasi Gejala Separatisme

PGRI menanggapi gejala-gejala ini dengan penuh kebijaksanaa, jiwa besar, dan mempelajari penyebabnya. Usaha yang dilakukan PGRI dalam upaya mengatasinya adalah:

a.          PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisasi sampai ke daerah/cabang.

b.         Membangkitkan kembali rasa persatuan dan kesatuan, jiwa semangat juang 45, melalui berbagai kegiatan.

Menjelaskan hasil-hasil perjuangan PGRI dan program-program yang akan dilaksanakan

3.         Kongres VIII PGRI di Bandung 1956.

Suasana kongres ini mulanya sangat meriah, namun sewaktu diadakan pemilihan Ketua Umum PB PGRI keadaan menjadi tegang.Pihak Soebandri menambahkan kartu pemilihan (kartu palsu) sehingga pemilihan tersebut di batalkan dan diulang kembali menggunakan kartu yang baru.Kongres PGRI VIII ini juga menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan.

4.         Kongres IX PGRI 31 Oktober – 4 November di Surabaya 1959.

Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959, soebandri dkk melancarkan politik adu domba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.

C.       PGRI pada Masa Orde Lama / DemokrasiTerpimpin (1959-1965).

1.         Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI.

Periode tahun 1962-1965kongres ke X di selenggarakan dan merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih(pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan).

2.         Pemecatan Massal Pejabat Departemen PP&K (1964)

Sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:                  

1)    Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/keagamaan.

2)    Perkembangan kecerdasan.

3)    Perkembangan emosional-artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin.

4)    Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,

5)    Perkembangan jasmani.

Moral panca cinta meliputi:

1)    Cinta nusa dan bangsa

2)    Cinta ilmu pengetahuan

3)    Cinta kerja dan rakyat yang bekerja

4)    Cinta perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa

5)    Cinta orang tua.

3.         PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959),infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta(November 1962). Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI.”kawan”adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila, dan “Lawan”adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan. ”pancacinta” dan “pancatinggi”. Akan tetapi kekuatan pancasila. PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.

D.       PGRI Pada Masa Orde Baru (1967-1998).

1.         Kesatuan aksi guru Indonesia (KAGI).

Para guru-guru membentuk Kesatuan Aksi Guru Indonesia(KAGI) pada tanggal 2 februari 1966.KAGI pada mulanya terbentuk dijakarta raya dan jawa barat, kemudian berturut-turut terbentuk KAGI di wilayah lainnya.

E.        PGRI pada Masa Reformasi (1999-sekarang).

1.         Kongres XIX 8-12 juli 2003 di Semarang.

PGRI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di luar gaji tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan

1.     Peranan guru setelah kemerdekaan sudah tidak diisi lagi dengan perjuangan fisik mengangkat senjata, tetapi diisi melalui bidang pendidikan.

2.  Guru yang dulunya belum sepenuhnya dianggap sebagai profesi akhirnya diakui sebagai profesi dengan adanya pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004.

3.        Guru tidak sekedar menjalankan tugas, namun harus memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan di tanah air (menjadi guru yang kreatif, berwawasan, professional, bermoral,  kompeten dan pendorong perubahan).